Menanti Efektivitas Reformasi Perpajakan

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai kebijakan reformasi perpajakan, pasca-program amnesti berakhir pada 31 Maret 2017. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan penerimaan negara dan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) tidak merosot pasca-amnesti.

Mulai tahun ini setidaknya pemerintah akan melakukan reformasi yang meliputi reformasi administrasi, reformasi kebijakan, dan pertukaran data otomatis (automatic exchange of information/ AEOI) dengan negara lain untuk kepentingan pajak.

pajak

Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan teknologi informasi secara masif dalam memungut pajak. Basis data WP yang mengikuti program amnesti pajak juga menjadi modal penting bagi otoritas pajak.

Untuk reformasi kebijakan, pemerintah akan melakukan perubahan aturan perpajakan di tingkat undang-undang (UU) bersama DPR.

Beberapa UU yang akan diubah adalah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta UU Bea dan Materai.

Selain lima UU di atas, beberapa UU lain juga perlu direvisi seperti UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal. Semua UU tersebut harus mencerminkan semangat pemerintah untuk mereformasi pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia memang sangat diperlukan saat ini, karena penerimaan pajak mengalami kinerja yang kurang memuaskan. Penerimaan pajak bahkan selalu meleset dari target sejak 2009.

Tahun 2016 ini peluang meneruskan tradisi shortfall (selisih antara target dan realisasi penerimaan) lagi-lagi terbuka lebar. Pasalnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sampai 20 Desember, uang pajak yang masuk baru Rp 1.032,2 trilyun, alias 76,17% dari target dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.355,2 trilyun.

Terkait reformasi pajak, ada tiga elemen penting yang menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Yaitu tax policy, tax law, dan tax administration. Ketiganya saling tekait dan tidak dapat dipisahkan.

Untuk bisa membangun lembaga perpajakan yang baru itu, Kementerian Keuangan sudah membentuk tim reformasi perpajakan dan tim penguatan reformasi kepabeanan dan cukai agar institusi pajak serta bea dan cukai dapat lebih efektif dalam mengawal penerimaan negara dan mampu melayani dengan tingkat integritas yang tinggi.

Pembentukan tim reformasi perpajakan ini ditegaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.03/2016, sedangkan tim reformasi penguatan reformasi kepabeanan dan cukai melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.04/2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s