Menanti Efektivitas Reformasi Perpajakan

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai kebijakan reformasi perpajakan, pasca-program amnesti berakhir pada 31 Maret 2017. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan penerimaan negara dan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) tidak merosot pasca-amnesti.

Mulai tahun ini setidaknya pemerintah akan melakukan reformasi yang meliputi reformasi administrasi, reformasi kebijakan, dan pertukaran data otomatis (automatic exchange of information/ AEOI) dengan negara lain untuk kepentingan pajak.

pajak

Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan teknologi informasi secara masif dalam memungut pajak. Basis data WP yang mengikuti program amnesti pajak juga menjadi modal penting bagi otoritas pajak.

Untuk reformasi kebijakan, pemerintah akan melakukan perubahan aturan perpajakan di tingkat undang-undang (UU) bersama DPR.

Beberapa UU yang akan diubah adalah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta UU Bea dan Materai.

Selain lima UU di atas, beberapa UU lain juga perlu direvisi seperti UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal. Semua UU tersebut harus mencerminkan semangat pemerintah untuk mereformasi pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia memang sangat diperlukan saat ini, karena penerimaan pajak mengalami kinerja yang kurang memuaskan. Penerimaan pajak bahkan selalu meleset dari target sejak 2009.

Tahun 2016 ini peluang meneruskan tradisi shortfall (selisih antara target dan realisasi penerimaan) lagi-lagi terbuka lebar. Pasalnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sampai 20 Desember, uang pajak yang masuk baru Rp 1.032,2 trilyun, alias 76,17% dari target dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.355,2 trilyun.

Terkait reformasi pajak, ada tiga elemen penting yang menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Yaitu tax policy, tax law, dan tax administration. Ketiganya saling tekait dan tidak dapat dipisahkan.

Untuk bisa membangun lembaga perpajakan yang baru itu, Kementerian Keuangan sudah membentuk tim reformasi perpajakan dan tim penguatan reformasi kepabeanan dan cukai agar institusi pajak serta bea dan cukai dapat lebih efektif dalam mengawal penerimaan negara dan mampu melayani dengan tingkat integritas yang tinggi.

Pembentukan tim reformasi perpajakan ini ditegaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.03/2016, sedangkan tim reformasi penguatan reformasi kepabeanan dan cukai melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.04/2016.

Advertisements

Memungut Pajak Perusahaan Dumay

Pemerintah Indonesia, dan raksasa teknologi asal Amerika Serikat Google, sedang berselisih terkait pajak. Google Inc yang di Indonesia memiliki nama Google Indonesia dianggap mengemplang pajak karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT). Dengan kata lain, Google Indonesia belum menjadi wajib pajak.

Selama ini Gogle hanya membuat kantor perwakilan di Indonesia, bukan kantor tetap. Oleh karena itu, transaksi bisnis Google yang terjadi di Tanah Air tak berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara.

Padahal, transaksi bisnis periklanan di dunia digital (yang merupakan ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai US$ 850 juta atau sekitar Rp 11,6 trilyun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Google wajib membayar pajak apabila menjalankan bisnisnya di Indonesia. Google bisa saja memberikan argumen berbeda, tetapi pemerintah memiliki ketentuan hukum mengenai pajak.

Menurut Sri Mulyani, untuk memberikan kepastian soal pajak bagi perusahaan yang beroperasi di dunia maya (dumay) perlu ada forum internasional para menteri keuangan di seluruh dunia sebagai wadah bersama untuk membahas masalah tersebut. Karena aktivitas bisnis perusahaan layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet (over the top/OTT) ini melampaui batas-batas negara. Hal ini dinilainya penting demi menyamakan persepsi antarnegara menghadapi perusahaan internet global.

Juru bicara Kementerian Kominfo, Noor Iza menyebut  keberadaan Google di Indonesia sebenarnya baru berupa kantor perwakilan saja, dan hilir mudik transaksi pun dilakukan di Singapura. Di Indonesia, menurut Noor Iza, Google justru melarikan uang transaksinya ke Singapura sehingga setiap transaksi tersebut lolos dari pajak.

Sementara Juru bicara Google Indonesia mengklaim perusahaannya telah membayar pajak dan mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan pun sudah berdiri sebagai badan hukum Indonesia. Namun pernyataan ini bertentangan dengan kenyataan, ketika Kantor Pajak hendak memeriksa laporan keuangannya, mereka pun menolak.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang tengah mengincar Google agar patuh terhadap kewajiban pajak. Setidaknya, ada tiga negara lain yang sedang menguber-uber Google agar membayar pajaknya, yakni Inggris, Perancis, dan Italia.

Berdasarkan ketentuan, entitas bisnis yang menjalankan operasi di Indonesia termasuk OTT memang harus membayar pajak. Kendati demikian dia mengakui salah satu syarat pengenaan pajak di Indonesia adalah penyedia layanan internet, baik perseorangan maupun badan usaha, harus berupa BUT. (berbagai sumber)

foto-d8330f857a17c53d217014ee776bfd50